Ali Umri Ajak Masyarakat Jangan Takut Berantas Narkoba.

BINJAI, NusantaraNews. co. Id – Peredaran narkoba merupakan masalah yang banyak dikeluhkan masyarakat di Binjai. Selain itu, buruknya infrastruktur jalan dan pelayanan BPJS Kesehatan turut dikeluhkan.

Itu terungkap pada kegiatan Reses masa persidangan IV tahun 2017-2018 yang dilaksanakan oleh anggota DPR RI H. M Ali Umri, SH, MKn. Anggota Komisi 3 Fraksi NasDem ini menggelar reses mulai 28 April s/d 5 Mei 2018.
Adapun reses digelar di sejumlah daerah di Dapil Sumut 3 di antaranya, Kota Binjai, Kab Langkat dan Kab Batubara.

Dalam kesempatan reses di Kota Binjai, masyarakat di Kec Binjai Timur banyak mengeluhkan kondisi jalan di gang-gang yang belum beraspal dan pelayanan BPJS Kesehatan bagi keluarga yang kurang mampu.

Sementara masyarakat di Binjai Kota mengeluhkan maraknya peredaran narkoba di pemukiman padat penduduk. Kondisi ini sudah sangat meresahkan masyarakat sekitar.

Menanggapi ini, Ali Umri menyebut akan menyampaikan keluhan soal pembangunan jalan kepada Walikota Binjai agar menjadi prioritas pembangunan di kota Binjai. Mengenai narkoba, Ali Umri mengingatkan tiap masyarakat harus menjadi polisi bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungan.

“Jadi ini bukan tanggung jawab penegak hukum saja. Berikan informasi kepada penegak hukum apabila ada peredaran narkoba di wilayah kita, jangan pernah takut. Kalau ada penegak hukum yang tidak merespon laporan itu, bilang kepada saya,” sambungnya.

Pada kesempatan tersebut, Ali Umri turut mengingatkan msyarakat mengenai Pilgubsu. Menurut dia, calon yang dipilih haruslah bisa membawa Sumut menjadi jauh lebih baik kedepannya.

“Kebetulan Partai NasDem mendukung pasangan nomor urut 1 yaitu Edy Rahmayadi dan Musa Rajeckshah, maka saya dan kita semua agar dapat memenangakan pasangan tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, ketika mengunjungi Kab Langkat, Ali Umri memberikan kapal nelayan kepada kelompok nelayan di sana. Sedangkan di Kab Batubara, Ali Umri menyambangi LP Labuhanruku. Di situ diketahui kalau kapasitas LP sudah mengalami kelebihan hingga di atas 400 persen dari daya tampung 450 warga binaan. Sekarang ini, LP tersebut dihuni 1.870 warga binaan. Selanjutnya masalah remisi dan PP No. 99 agar direvisi sehingga anggaran negara untuk warga binaan tidak terlalu besar. Temuan lainnya yaitu Kejari Batubara masih nengeluhkan anggaran serta lokasi kantor yang masih berstatus sewa pinjam dan belum layak. “Diharapkan adanya bantuan dari pihak Pemkab Batubara untuk dapat menghibahkan lokasi guna pembangunan kantor Kejari,” ujarnya.

Ali Umri menambahkan semua usulan dan aspirasi akan menjadi bahan laporan reses dan akan dibicarakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja Komisi 3.

(M. Diq)

Facebook Comments