TAK TERBUKTI BERSALAH, ZAKARIA DIBEBASKAN MAHKAMAH AGUNG DALAM KASUS 46 KILOGRAM SABU DAN RIBUAN PIL EKSTASI

(nusantaranews) Medan. Zakaria seorang dari 6 (enam) terdakwa dalam kasus kepemilikan narkotika jenis sabu sebanyak total 46 kilogram dan ribuan pil ekstasi, dinyatakan tidak terbukti oleh Mahkamah Agung, sehingga yang bersangkutan harus dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Putusan No. 1290 K/Pid.Sus/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang dibacakan oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Dr. H. Margono,S.H., M.Hum, MM dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum sebagai Hakim Anggota, dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa Zakaria tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa Zakaria oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut.

Lebih lanjut Mahkamah Agung memutuskan bahwasanya barang bukti berupa 12,72 gram sabu, 3.702 narkotika jenis amphetamin (ekstasi) dan 454 butir psikotropika jenis Erimin 5 (H5) dirampas untuk dimusnahkan.

Terungkapnya kasus ini bermula dari informasi yang didapatkan oleh BNN Pusat mengenai peredaran sabu jaringan internasional dari Malaysia-Indonesia dengan tujuan Medan melalui Provinsi Aceh. Berbekal informasi tersebut, selanjutnya BNN Pusat melakukan pengejaran terhadap Muliadi alias Adi dan Syeh (bukan nama asli) pada tanggal 01 Maret 2017 di Desa Lalang Kabupaten Deli Serdang. Dalam pengejaran tersebut terjadi perlawanan sehingga petugas melakukan Penembakan yang mengakibatkan Syeh (bukan nama asli) meninggal dunia.

Dari pemeriksaan yang dilakukan, dari tangan Muliadi alias Adi ditemukan 30 kg sabu, yang menurut pengakuannya dimiliki oleh Syaiful alias Ipul dan diminta mengantarkan ke rumah Habibi (anggota POM) di Kampung Lalang Medan.

Sesampainya di rumah Habibi ternyata telah ada Syaiful alias Ipul dan Andri Maulana alias Andri yang mengaku bahwasanya pemilik sabu yang sesungguhnya, adalah Dedi alias Geuchik alias Fren yang tinggal disekitar Pajak Melati Medan.

Sebelum ke rumah Dedi alias Geuchik alias Fren, petugas BNN Pusat bersama Petugas dari Denpom melakukan penggeledahan di rumah Habibi dan menemukan sabu, 3702 butir pil ekstasi serta 454 butir pil Erimin (H5) di lemari dalam kamar Zakaria yang merupakan adik kandung Habibi (anggota POM).

Selanjutnya Petugas BNN Pusat mengejar Dedi alias Geuchik alias Fren, dalam Pengembangan berdasarkan informasi Dedi alias Geuchik alias Fren, BNN Pusat menemukan lagi 8 kilogram sabu dari tangan Herizal alias Heri.

Kelima terdakwa, masing-masing Syaiful alias Ipul, Andri Maulana alias Andri, Muliadi alias Dedi, Dedi alias Geuchik alias Fren dan Herijal alias Heri menyatakan menerima Putusan Pengadilan Negeri Medan yang menghukum penjara selama 20 tahun penjara.

Berbeda dengan Zakaria, yang dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan didampingi oleh Team Pembela Umum atas nama Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H., M.H., Muhammad Habibi, S.H., M.H. dan M. Jamil Siagian menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1817/Pid.Ssus/2018/PN.Mdn tanggal 6 Desember 2017 yang menghukum Zakaria dengan pidana penjara selama 16 tahun, selanjutnya mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Medan.

Kami sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Medan karena tidak mencerminkan kepastian hukum dan keadilan. Bagaimana mungkin seseorang dihukum telah melakukan permufakatan jahat memiliki narkotika, padahal tiada satu pun alat bukti yang membuktikan mengenai perbuatan tersebut sehingga pada waktu itu, dengan jelas dan tegas Kami mengajukan banding, kata Muhammad Habibi, S.H., M.H. sebagai Team Pembela Umum dari Zakaria.

Atas upaya hukum banding tersebut, Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusan No. 103/Pid.Sus/2018/PT.Mdn tanggal 22 Pebruari 2018 hanya menurunkan hukuman Zakaria dari 16 tahun penjara menjadi 15 tahun, sehingga Team Pembela Umum mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan terjadi kekhilafan atau kekeliruan yang nyata.

Pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi Medan yang mengambil alih pendapat Pengadilan Negeri Medan bersifat tidak yuridis dan akademis, terutama mengenai pembahasan unsur permufakatan jahat dan unsur memiliki, didasarkan prinsip asumsi dan imajinasi yang tidak dikehendaki dalam hukum pidana yang menitikberatkan kepada keakurasian dan ketepatan, kata Muhammad Habibi, S.H., M.H. sebagai Team Pembela Umum dari Zakaria.

Akhirnya, perjuangan Zakaria untuk mencari kepastian hukum dan keadilan membuahkan hasil dalam upaya hukum kasasi ketika pada tanggal 20 Agustus 2018, Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1290 K/Pid.Sus/2018 menyatakan Zakaria tidak terbukti sebagai pemilik sabu dan ribuan pil ekstasi.

Di halaman depan gerbang Rutan Medan, terlihat Zakaria melakukan sujud sebagai tanda syukur atas pembebasan berdasarkan putusan Mahkamah Agung.

“Saya merasa bersyukur kehadirat Allah SWT atas pertolongan-Nya karena saya yakin akan dinyatakan tidak bersalah”, ujar Zakaria dengan wajah sumringah. Selama masa penahanan Zakaria selalu berdo’a karena dia percaya bahwa kekuatan do’a melebihi kekuatan apapun. “Saya senantiasa berdo’a sehabis melaksanakan Sholat di Musholla” ujar Zakaria lebih lanjut.

Dia berharap agar barang-barang miliknya yang disita dapat dikembalikan segera, barang-barang tersebut yaitu KTP, SIM C, SIM A dan 3 Handphone masing-masing merk Samsung GT-E1272, merk Oppo X9009 dan merk Oppo A 371, berikut SIM Card.

Muhammad Habibi, S.H., M.H. sebagai Ketua Team Pembela Umum dari Zakaria ketika diwawancarai mengatakan memberikan apresiasi terhadap Mahkamah Agung yang telah memutus secara tepat dan benar, serta serasi dan selaras dengan pertimbangan hukumnya. Akan tetapi, terdapat kekecewaan terhdap proses pengeluaran Zakaria dari Rutan Medan karena seyogianya Zakaria harus dibebaskan atau dikeluarkan paling lambat tanggal 31 Agustus 2018 sehubungan masa perpanjangan penahanan yang telah berakhir pada tanggal 30 Agustus 2018.

Lebih lanjut dikatakan Muhammad Habibi, S.H., M.H. bahwasanya masa penahanan Zakaria berikut perpanjangan penahanan selama proses upaya hukum kasasi berjumlah 170 hari dimulai tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan 30 Agustus 2018, sehingga dengan telah lewatnya atau berakhirnya masa perpanjangan penahanan yang mustahil diperpanjang lagi, maka secara yuridis telah terbit fungsi Pejabat Rutan yang berwenang untuk mengeluarkan tahanan demi hukum karena telah habis masa perpanjangan penahanannya sebagaimana amanat yang termaktub dalam Pasal 19 ayat (7) PP No. 27 Tahun 1983. Pertanyaannya, apa dasar yuridis Pejabat Rutan tetap menahan dan atau baru mengeluarkan Zakaria pada hari ini tanggal 17 September 2018, yang berarti telah lewat 18 hari sejak berakhirnya masa perpanjangan penahanan pada tanggal 30 Agustus 2018? Oleh karena itu, Team Pembela Umum akan mencadangkan upaya hukum berupa perbuatan merampas kemerdekaan sebagaimana diatur dalam Pasal 333 KUHPidana, berikut gugatan perdata dengan menarik Menteri Hukum dan HAM sebagai pihak Tergugat.(DZ)

Facebook Comments