Wali Kota Tebing Tinggi Minta Pengusaha Patuhi UMK 2019 Dan Hak Pekerja

TEBINGTINGGI-NN

          Wali Kota Tebing Tinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM meminta kepada seluruh pengusaha untuk mematuhi ketentuan perihal Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2019 yang telah ditetapkan Gubsu sebesar Rp Rp 2.338.840,41, serta memenuhi hak-hak pekerja, di antaranya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

          Hal itu disampaikan Wali Kota Tebing Tinggi saat menghadiri kegiatan Press Release yang digelar Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi, Iboy Hutapea di hadapan sejumlah wartawan, Senin (31/12/2018) di Aula Kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Jalan Gunung Lauser Kota Tebing Tinggi. Menurut Wali Kota H Umar Zunaidi Hasibuan, pemerintah Kota Tebing Tinggi sangat peduli terhadap nasib para pekerja dan salah satunya adalah memperhatikan perlindungan terhadap pekerja yang harus memiliki jaminan kesehatan dan tenaga kerja.

          “Di tahun 2019 nanti, terhadap pengusaha kontruksi tidak akan ditandatangani kontrak kerja kalau pekerjanya belum dijamin perlindungan ketenagakerjaannya,” tegas Wali Kota. Selain itu, pemko Tebing Tinggi juga akan menyediakan perumahan bagi pekerja yang belum mempunyai rumah untuk tinggal di Rusunawa, dengan ketentuan pekerja tersebut mempunyai KTP Tebing Tinggi. “Karena itu kami berharap agar para pengusaha bisa memberikan data yang akurat untuk mempermudah sistem pelaksanaannya,” imbuhnya.

          Sementara itu untuk tenaga kerja kontrak yang ada di Pemko Tebing Tinggi, Wali Kota menyampaikan bahwa tentang upah ini tergantung dari keuangan daerah yang saat ini belum mampu untuk menyesuaikan dengan UMK. “Dan yang perlu diingat bahwa UMK ini berlaku untuk 8 jam kerja selama satu hari dengan masa kerja 1 tahun. Walaupun demikian kita nanti akan merembukkan dengan unsur yang ada di Pemko Tebing Tinggi,” jelas H Umar Zunaidi Hasibuan.

          Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara telah menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Tebing Tinggi Tahun 2019 melalui Surat Keputusan Gubsu Nomor : 188.44/1458/KPTS/2018, tentang penetapan Upah Minimum Kota Tebing Tinggi sebesar Rp 2.338.840,41 dan berlaku mulai 1 Januari 2019. “Penetapan UMK tahun ini naik sebesar Rp 173.849,41 atau 8,03 % dari tahun sebelumnya. Dan dengan ditetapkannya Surat Keputusan Gubsu tersebut, maka penetapan UMK tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi,” jelas Iboy.

          Ditempat yang sama, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Tebing Tinggi, H Syafriudi Satrio mengatakan bahwa masalah UMK ini merupakan hal yang sudah ditetapkan pemerintah setiap tahunnya dan telah dikaji secara matang antara pengusaha, pekerja dan pemerintah dan angkanya sudah mendekati realita. “Saat ini kita tahu bahwa industri ataupun perekonomian lagi sulit dan tidak semua pengusaha dapat memenuhi UMK tersebut, bahkan seperti tenaga honor, pembantu rumah tangga, penjaga pertokoan dan lain sebagainya,” ujarnya.

          Menurutnya, bagi industri wajib untuk mematuhi UMK, sedangkan home industri yang tidak mampu wajib mengajukan surat keberatan kepada pemerintah. “Apabila (pengusaha) tidak mengajukan (surat keberatan) maka wajib pula untuk mematuhi peraturan pemerintah tersebut. Apindo berkomitmen untuk mematuhi UMK ini dan apabila ada anggota yang industri tidak memberlakukannya, kita akan menegurnya,” terang Syafriudi Satrio. (Ron)

Facebook Comments