/a>
MEDAN ~Nusantaranews~ Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BOPDT) mengumumkan jika polemik lahan zona otorita telah selesai. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan memutuskan perkara gugatan yang dilayangkan tiga orang masyarakat terhadap sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang diterbitkan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kepada BOPDT seluas 279 Ha.
Majelis Hakim, tidak menerima semua gugatan penggugat atas nama Mangatas Togi Butarbutar bersama dua lainnya. “Dengan adanya putusan tadi pagi, maka menjadi legal standing sertifikat yang kami pegang telah memenuhi peraturan,” ujar Direktur Utama BOPDT Arie Prasetyo, Kamis (27/2).
Dengan putusan itu, pihaknya pun akan melanjutkan pembangunan di sana. Ada sejumlah proyek yang harus dikebut. Mulai dari pembangunan akses jalan hingga hotel berbintang.
Persidangan sudah bergulir selama empat bulan terakhir. Mulai dari pendaftaran gugatan, pemeriksaan saksi dari kedua pihak, sidang lapangan, eksepsi hingga putusan.
Dalam prosesnya, kata Arie, pihaknya selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Mulai dari perencanaan pembangunan, pelepasan lahan, penyusunan Amdal dan lainnya. “Dari sejak Perpres diterbitkan 2016. Sudah dilakukan banyak sosialisasi,” ujarnya.
Selama ini BOPDT juga terus melakukan komunikasi kepada masyarakat. Bahkan sosialisasi sudah dilakukan sejak awal pembangunan kepada tiga desa yang bersiggungan langsung dengan zona otorita, Sigapiton, Pardamean Sibisa dan Motung.
Pihak BOPDT juga membuka keran kerjasama kepada desa-desa itu. Contohnya di Desa Motung. Mereka siap mendukung pengembangan kreatifitas lewat kesenian tari budaya.
Kemudian, BOPDT juga menjalankan program beasiswa kepada lulusan setempat. Beasiswa itu berkaitan dengan peningkatan kapasitas SDM untuk pariwisata. “Kami menyekolahkan lulusan dari ini di Bandung dan Bali,” ungkapnya.
Menurut Arie, pelibatan masyarakat ini akan diteruskan. Bahkan dalam waktu jangka panjang. Berbagai pelatihan akan dilakukan kepada masyarakat. Khususnya yang berkaitan dengan pariwisata. Misalnya, pelatihan Bahasa Inggris, kuliner, sadar wisata, dan yang lainnya. “Ini akan terus ditingkatkan,” imbuhnya.
Jika rampung seutuhnya, kawasan yang dinamai Toba Caldera Resort (TCR) itu juga akan menyerap begitu banyak tenaga kerja. Kemudian, masyarakat juga bisa menyalurkan berbgai produk kreatif untuk dipasarkan. Misalnya kerajinan tangan, produk kuliner hingga pertunjukan seni budaya.
“Nanti kita akan kurasikan. Kita tingkatkan kualitasnya supaya bisa ditampilkan. Kita ingin masyarakat tampil di situ. Masyarakat juga harus punya rasa memiliki terhadap proyek ini,”
Pelibatan masyarakat dalam pembangunan Danau Toba harus menjadi pemantik peningkatan ekonomi masyarakat. Kesejahteraan masyarakat, kata Arie, menjadi tujuan utama pembangunan pariwisata.
Pemerintah juga terus menggeber pembangunan. Beberapa infrastruktur penting, seperti bandara dan pelabuhan terus ditingkatkan kualitasnya.
Arie juga menyebut jika 2020 menjadi tahun penting bagi pariwisata Danau Toba. Sejumlah proyek yang sudah digarap sejak 2017 juga sudah rampung. “Banyak infrastruktur yang sudah dibangun mulai dari Bandara Silangit, jalan tol sudah sampai Tebing Tinggi, ada pelabuhan dan kapal-kapal akan selesai di 2020,” pungkasnya.(AS)
